Harus Transparan dan Bersih ....!! Cerminan Masa Depan Negara
Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menilai, capres nomor urut 01 Joko Widodo juga harus berani membuka kekayaannya. Menurut dia, Jokowi juga harus transparan setelah mengungkapkan penguasaan lahan oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat kedua Pemilihan Presiden 2019. Hal itu disampaikan Jojo saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019). "Kalau dia (Jokowi) membuka harta kekayaan di kubu 02 maka itu juga harus berlaku sebaliknya untuk dirinya sendiri. Dia juga harus membuka aset harta kekayaannya secara keseluruhan," kata Jojo.
"Artinya publik juga mendesak dorongan untuk membuka aset kekayaan itu bukan hanya ditembakkan kepada 02, tapi juga kubu 01 harus berani menguliti dirinya sendiri," lanjut dia.
Selain kedua capres, Jojo menilai, Tak hanya masing-masing capres, orang di sekeliling Jokowi juga didorong mengungkapkan harta kekayaannya. Jojo berpendapat, jika hal itu dilakukan, segala anggapan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai petahana dapat terklarifikasi. Menurut dia, dengan melakukan hal itu, Jokowi menunjukkan upaya membangun lingkungan sekitarnya yang bersih. Pada akhirnya, buka-bukaan soal harta kekayaan itu akan menguntungkan Jokowi jika dilakukan dengan benar.
"Saya kira kalau Jokowi mau transparan itu tidak akan merugikan Jokowi, justru menguntungkan Jokowi juga," kata Jojo. "Bahwa Jokowi punya good will ternyata untuk membuka ini setransparan mungkin. Jadi supaya publik tidak punya suatu kecurigaan bahwa Jokowi memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk menyerang kubu 02," lanjut dia. Baca juga: Budiman Sebut Prabowo Part of The Problem dalam Isu Penguasaan Lahan Sebelumnya, Prabowo disebut menguasai lahan seluas ratusan ribu hektar di Aceh dan Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam. Menurut Jokowi, Prabowo punya lahan di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar.
Data tersebut diakui Prabowo. Namun, ia mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU). Sementara tanah tersebut milik negara. "Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua," kata Prabowo.
